Wartajaya.com – Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, menyoroti kehadiran empat menteri dalam sidang gugatan pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai fenomena yang menimbulkan pertanyaan serius terkait politisasi bansos. Menurutnya, kehadiran para menteri tersebut menjadi penting karena memberikan kesempatan bagi MK untuk menggali informasi terkait isu tersebut.
“Tanpa pendalaman yang substansial dari hakim MK, sulit untuk mengharapkan keempat menteri ini akan mengungkapkan secara terbuka politisasi bansos,” ujar Yusuf dalam pesan WhatsApp kepada Tempo pada Jumat, 5 April 2024.
Keempat menteri yang dimaksud adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Yusuf khususnya menyoroti peran Sri Mulyani dalam menjelaskan alasan mengapa anggaran bansos terus meningkat secara signifikan menjelang pilpres, meskipun tidak ada krisis ekonomi yang membutuhkan tindakan darurat semacam itu. Menurutnya, lonjakan anggaran bansos justru dapat disebabkan oleh motif kepentingan elektoral, bukan untuk mengatasi kemiskinan.
“Bansos yang besaran dan berkelanjutan, rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik pragmatis jangka pendek,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yusuf juga menekankan pentingnya penggalian informasi dari Muhadjir Effendy dan Tri Rismaharini terkait jumlah dan sebaran penerima bansos. Ia berpendapat bahwa hakim MK perlu mempertanyakan keputusan penyaluran bansos secara ad-hoc menjelang pilpres, serta kebutuhan mendesak apa yang memicu hal tersebut.
“Pertanyaan-pertanyaan kritis perlu diajukan, termasuk terkait fenomena electoral budget cycle yang sangat mencolok dalam pilpres kali ini,” paparnya.
Yusuf menjelaskan bahwa anggaran perlindungan sosial (perlinsos) mengalami lonjakan signifikan pada masa pandemi, namun turun drastis setelahnya. Namun, jelang pemilu 2024, anggaran perlinsos kembali meningkat dengan tajam, yang menurutnya mencurigakan.
Sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo telah memastikan bahwa majelis hakim akan memanggil keempat menteri tersebut dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Pemanggilan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 5 April 2024, menambah intensitas pertanyaan terkait politisasi bansos yang semakin memanas.
Baca juga: Hasto Sekjen PDIP Soroti Intimidasi Selama Pemilu 2024
Sumber: Tempo.