rank-math domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/wartajaya.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6131 PIKIRAN RAKYAT\u00a0<\/strong>– Amnesty Internasional<\/a> menekankan agar pemerintah tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia<\/a> (HAM) dalam menyelesaikan konflik dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB<\/a>) di Papua<\/a>.<\/p>\n Amnesty Internasional<\/a> menyuarakan itu setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo<\/a> memerintahkan untuk menyikat habis KKB<\/a> di Papua<\/a> setelah mereka membunuh Kepala BIN Daerah Papua<\/a> dalam baku tembak pada Minggu, 25 April 2021.<\/p>\n “Sikat habis, tumpas, dan ratakan para separatis dan teroris yang tidak berperikemanusiaan itu,”\u00a0<\/em>tulis Bambang Soesatyo<\/a> di akun Instagram @bambang.soesatyo pada Selasa, 27 April 2021.<\/p>\n Amnesty Internasional<\/a> dalam pernyataannya menerangkan, kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan konflik di Papua<\/a>.<\/p>\n Baca Juga: Tak Hanya Kembangkan Vaksin, Akhir 2021 Pfizer Siap Luncurkan Pil Sebagai Obat Covid-19<\/a><\/strong><\/p>\n “Kekerasan tidak seharusnya dibalas dengan kekerasan. Itu hanya akan menimbulkan korban jiwa warga sipil dan memperpanjang siklus konflik di Papua<\/a>,” bunyi pernyataan Amnesty Internasional<\/a> dikutip\u00a0Pikiran-rakyat.com (PR)\u00a0<\/strong>dari laman resmi Instagram @amnestyindonesia pada Rabu, 28 April 2021.<\/p>\n <\/center><\/p>\n Amnesty Internasional<\/a> menyebut, pendekatan kekerasan sudah dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua<\/a> sejak dahulu. Terbukti cara itu tidak pernah efektif menyudahi konflik.<\/p>\n “Selain itu, studi dari LIPI menyebutkan pendekatan keamanan (kekerasan) yang diterapkan sejak tahun 1965 hingga kini, membuat masyarakat Papua<\/a> memiliki catatan panjang mengenai kekerasan negara dan pelanggaran HAM.”<\/p>\n