rank-math domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/wartajaya.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6131Wartajaya.com –\u00a0<\/strong>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka pintu bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi terkait proyek pengembangan aplikasi pajak berbasis digital, Coretax, senilai Rp1,3 triliun. Proyek yang diharapkan mampu merevolusi sistem administrasi pajak ini justru menuai kritik keras akibat berbagai masalah teknis yang terjadi sejak peluncurannya pada 1 Januari 2025.<\/p>\n Aplikasi Coretax sempat mengalami gangguan selama sepekan pertama peluncuran, memicu kemarahan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas vendor yang mengerjakannya. Vendor yang dikenal memiliki reputasi baik justru menghasilkan produk yang dinilai \u201cabal-abal\u201d oleh sejumlah pihak.<\/p>\n Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (13\/1\/2025), mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan korupsi dalam proyek ini untuk segera melapor. \u201cItu akan menjadi salah satu perhatian, kalau memang ada dugaan korupsi. Kita mengimbau pihak-pihak yang mengetahui untuk bisa melaporkan kepada kami,\u201d ujarnya.<\/p>\n Tessa menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di sektor pajak menjadi perhatian utama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. \u201cKorupsi menjadi perhatian penting bagi Presiden Prabowo. Ini menyangkut hampir semua lini, dan KPK membutuhkan dukungan masyarakat karena keterbatasan sumber daya manusia yang kami miliki,\u201d jelasnya.<\/p>\n Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengkritik keras peluncuran Coretax yang dianggap terburu-buru dan tanpa pengujian memadai. Menurutnya, tidak ada quality assessment yang dilakukan secara profesional oleh konsultan maupun programmer.<\/p>\n \u201cIni menunjukkan kelemahan dalam perencanaan. Negara dirugikan karena aplikasi belum siap digunakan hingga sekarang. Hal ini sangat fatal,\u201d tegas Huda dalam wawancaranya, Sabtu (11\/1\/2025).<\/p>\n Ia juga menilai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak cukup hanya meminta maaf atas kegagalan ini. \u201cDirektur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, seharusnya mempertimbangkan untuk mundur jika masih memiliki rasa tanggung jawab,\u201d katanya. Huda menambahkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani juga layak dievaluasi atas kinerjanya dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.<\/p>\nPeluncuran Terburu-Buru dan Tanpa Uji Kelayakan<\/h3>\n