TNI-Polri Menggiatkan PPKM Mikro dan Program Vaksinasi Nasional
Jakarta: TNI-Polri menggalakkan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dan program vaksinasi nasional. Itu merupakan atensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Pada PPKM mikro sesuai petunjuk dan perintah dari Bapak Presiden adalah implementasi lapangan terkait PPKM mikro, dan program vaksinasi nasional yang rencananya sampai bulan Juni ini target adalah 700 ribu per hari untuk masyarakat,” kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam keterangan tertulis, Selasa, 22 Juni 2021.
Hadi mengatakan TNI-Polri akan melaksanakan serbuan vaksinasi dengan target 1 juta orang per hari mulai Senin, 26 Juni 2021. Sebanyak 40 persen dilaksanakan TNI-Polri dan 60 persen dilakukan Kementerian Kesehatan.
Hadi menyebut kasus covid-19 di lima provinsi melonjak dalam beberapa waktu terakhir. TNI-Polri disebut tengah mengimplementasikan pelaksanaan PPKM mikro untuk menekan lonjakan tersebut.
“Kami laporkan, bahwa pelaksanaan di lapangan PPKM mikro sangat efektif untuk memutus mata rantai covid-19 dengan mengerahkan empat pilar, yakni pemerintah daerah, dinas kesehatan, TNI, dan Polri,” ujarnya.
Hadi menyebut implementasi PPKM mikro paling efektif dilaksanakan di tingkat desa berbasis rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Menurut dia, peran Ketua RT/RW, bidan desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembima Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam pelaksanaan PPKM sangat penting.
“Pelaksanaan PPKM mikro supaya memberikan pemahaman kepada kepala desa, RT RW, Bidan desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas mengenai apa yang harus dilakukan dengan pelaksanaan PPKM mikro tersebut. Lurah bertugas menyiapkan data warganya yang terpapar kemudian menyiapkan tempat isolasi mandiri,” ungkapnya.
Hadi meminta tingkat desa berkoordinasi dengan kecamatan untuk mengklasifikasi pasien yang harus isolasi mandiri, isolasi terpusat, atau rujuk ke rumah sakit. Babinsa dan Bhabinkamtibmas dapat bertugas membantu bidan desa melaksanakan tracing atau pelacakan.
“Lalu, membantu kepala desa untuk mengawasi pelaksanaan isolasi mandiri terpusat,” ucap jenderal TNI bintang empat itu.
(AZF)