Kakorlantas Lepas Personel Bantu Pemulihan Administrasi di Daerah Bencana Sumatra
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho melepas tim pendukung pelayanan darurat untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pelepasan tim berlangsung di Lapangan NTMC Korlantas Polri, Jakarta, pada Jumat (12/12/2025). Kegiatan ini menjadi langkah cepat Korlantas menindaklanjuti arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meminta seluruh jajaran hadir membantu korban bencana, termasuk anggota kepolisian yang juga terdampak.
Dalam arahannya setelah apel keberangkatan, Irjen Agus menegaskan bahwa tim yang dikirim akan fokus memberikan kemudahan bagi masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kendaraan. Pelayanan ini mencakup pengurusan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), serta buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Ia menekankan bahwa seluruh mekanisme pelayanan akan dibuat sederhana agar korban dapat segera kembali beraktivitas tanpa beban administrasi yang berlarut-larut.
Agus menjelaskan bahwa aparat di lapangan nantinya bertugas mengidentifikasi kebutuhan warga. Menurutnya, kondisi pascabencana sering membuat dokumen pribadi rusak atau ikut hilang, sehingga kehadiran tim pelayanan darurat sangat diperlukan. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan kepastian layanan tanpa harus menunggu situasi sepenuhnya pulih.
Selain pelayanan administrasi, Korlantas juga memperkuat dukungan teknis di daerah terdampak. Agus mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan tim teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memeriksa jaringan dan sistem layanan yang berpotensi terganggu akibat bencana. Perbaikan infrastruktur digital menurutnya penting agar proses pelayanan berlangsung lancar dan data masyarakat tetap aman.
Dalam kesempatan yang sama, Korlantas turut memberangkatkan 25 kendaraan patroli dengan total 55 personel untuk mendukung operasional di wilayah bencana. Keberadaan personel ini diperlukan untuk memperkuat mobilitas aparat dan membantu koordinasi antarinstansi selama proses penanganan berlangsung. Tidak hanya itu, sebanyak 1.500 paket sembako juga dikirim melalui jalur darat untuk memastikan bantuan logistik dapat segera diterima warga.
Irjen Agus juga memberikan pesan khusus kepada personel yang dikirim. Ia meminta seluruh anggota yang bertugas menjaga integritas dan profesionalisme saat melayani masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik bergantung pada kemampuan aparat menjalankan tugas dengan empati dan kesungguhan, terutama dalam kondisi darurat.
Dukungan terhadap langkah Korlantas juga datang dari pihak Kantor Staf Presiden. Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP Bhinneka Putra Linanta menyampaikan apresiasi atas kesigapan Polri dalam merespons kondisi darurat di Sumatera. Menurutnya, keberadaan aparat di lapangan menunjukkan kehadiran negara dalam membantu rakyat yang kesulitan.
Bhinneka menegaskan bahwa bantuan yang dikirim bukan hanya untuk masyarakat sipil, tetapi juga untuk anggota kepolisian yang turut merasakan dampak bencana. Ia menilai dedikasi polisi yang tetap bertugas meskipun berada dalam situasi sulit sebagai bentuk pengabdian penuh terhadap negara. Kehadiran personel Korlantas, kata dia, akan memberikan rasa aman sekaligus harapan bagi masyarakat yang sedang memulihkan diri.
Upaya Korlantas dalam menurunkan tim gabungan ini menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam memperkuat pelayanan publik, terutama di wilayah yang tengah mengalami masa pemulihan. Pelayanan administratif kendaraan menjadi salah satu kebutuhan mendesak, karena banyak warga membutuhkan dokumen resmi untuk memperoleh akses bantuan, melanjutkan pekerjaan, hingga kembali menggunakan kendaraannya untuk aktivitas sehari-hari.
Melalui pengiriman tim ini, Korlantas berharap proses pemulihan di daerah terdampak dapat berjalan lebih cepat. Dengan dukungan personel, kendaraan operasional, dan bantuan logistik, pemerintah berupaya memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara bertahap. Terlebih, akses layanan kepolisian yang tetap berjalan dianggap krusial dalam menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran aktivitas pascabencana.
Secara keseluruhan, program bantuan ini menjadi sinyal bahwa upaya penanganan bencana tidak hanya berfokus pada distribusi logistik atau perbaikan infrastruktur. Pelayanan publik yang mempermudah proses administrasi juga menjadi bagian penting dari pemulihan menyeluruh, yang diharapkan dapat membantu korban kembali bangkit setelah menghadapi masa sulit.
