Wartajaya.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka pintu bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi terkait proyek pengembangan aplikasi pajak berbasis digital, Coretax, senilai Rp1,3 triliun. Proyek yang diharapkan mampu merevolusi sistem administrasi pajak ini justru menuai kritik keras akibat berbagai masalah teknis yang terjadi sejak peluncurannya pada 1 Januari 2025.
Aplikasi Coretax sempat mengalami gangguan selama sepekan pertama peluncuran, memicu kemarahan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas vendor yang mengerjakannya. Vendor yang dikenal memiliki reputasi baik justru menghasilkan produk yang dinilai “abal-abal” oleh sejumlah pihak.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2025), mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan korupsi dalam proyek ini untuk segera melapor. “Itu akan menjadi salah satu perhatian, kalau memang ada dugaan korupsi. Kita mengimbau pihak-pihak yang mengetahui untuk bisa melaporkan kepada kami,” ujarnya.
Tessa menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di sektor pajak menjadi perhatian utama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Korupsi menjadi perhatian penting bagi Presiden Prabowo. Ini menyangkut hampir semua lini, dan KPK membutuhkan dukungan masyarakat karena keterbatasan sumber daya manusia yang kami miliki,” jelasnya.
Peluncuran Terburu-Buru dan Tanpa Uji Kelayakan
Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengkritik keras peluncuran Coretax yang dianggap terburu-buru dan tanpa pengujian memadai. Menurutnya, tidak ada quality assessment yang dilakukan secara profesional oleh konsultan maupun programmer.
“Ini menunjukkan kelemahan dalam perencanaan. Negara dirugikan karena aplikasi belum siap digunakan hingga sekarang. Hal ini sangat fatal,” tegas Huda dalam wawancaranya, Sabtu (11/1/2025).
Ia juga menilai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak cukup hanya meminta maaf atas kegagalan ini. “Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, seharusnya mempertimbangkan untuk mundur jika masih memiliki rasa tanggung jawab,” katanya. Huda menambahkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani juga layak dievaluasi atas kinerjanya dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca juga: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Sampaikan Permohonan Maaf Atas Insiden Penembakan Bos Rental
Keluhan Wajib Pajak dan Kerugian Negara
Sejumlah wajib pajak mengeluhkan layanan Coretax yang dianggap menyulitkan. Fitur penting seperti pembuatan e-faktur dan pengajuan sertifikat digital sering kali gagal berfungsi. Hal ini menghambat proses bisnis wajib pajak dan berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam laporan pajak.
Salah satu wajib pajak, Budi, mengungkapkan keluhannya melalui grup Facebook Konsultan Pajak. “Tidak ada penjelasan jelas tentang alur registrasi. Sistem juga sering error saat memproses sertifikat digital. Ini sangat mengganggu,” tulisnya.
Kegagalan layanan Coretax tidak hanya berdampak pada wajib pajak, tetapi juga menciptakan potensi kerugian besar bagi negara. Dana Rp1,3 triliun yang diinvestasikan dalam proyek ini tampak tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.
Masalah yang melibatkan Coretax ini memunculkan desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan proyek teknologi berbasis digital. Kegagalan ini dianggap mencerminkan lemahnya tata kelola proyek besar yang menggunakan dana publik.
“Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terus menurun. Ini harus menjadi pelajaran agar perencanaan proyek serupa lebih matang di masa depan,” tutup Huda.
Dengan berbagai kritik yang muncul, perhatian kini tertuju pada langkah KPK dan pemerintah untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan proyek Coretax. Jika tidak, masyarakat akan terus mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan meningkatkan layanan publik.
-
-
-
-
