Wartajaya.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia tidak akan bergabung dalam blok pertahanan internasional mana pun. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kepentingan nasional. Namun, keputusan ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (2/12), Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa Indonesia akan mengarahkan fokusnya pada kerja sama ekonomi yang menguntungkan masyarakat. “Kita tidak akan bergabung dengan blok pertahanan mana pun, tapi kita akan join blok ekonomi dengan berbagai blok ekonomi yang menguntungkan kepentingan bangsa,” ujar Hasan.
Kebijakan Tolak Blok Pertahanan Dinilai Ambigu
Kebijakan ini mengundang pertanyaan tentang posisi geopolitik Indonesia. Beberapa analis berpendapat bahwa menolak blok pertahanan justru membuat Indonesia rentan terhadap ancaman keamanan global. Di saat kawasan Asia Pasifik menjadi pusat persaingan kekuatan besar, absennya Indonesia dari aliansi pertahanan dipandang sebagai kelemahan strategis.
“Indonesia memiliki peran penting di kawasan ini. Namun, keputusan untuk menjauh dari aliansi pertahanan justru menunjukkan kurangnya visi strategis jangka panjang,” ujar seorang pengamat politik internasional yang enggan disebutkan namanya.
Fokus Ekonomi Tidak Tanpa Risiko
Indonesia saat ini sedang mengupayakan keanggotaan dalam kelompok ekonomi BRICS serta aksesi ke Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya terhadap partisipasi Indonesia dalam Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).
Meski langkah ini terlihat menjanjikan, banyak pihak meragukan apakah pendekatan ini akan memberikan hasil nyata bagi perekonomian. “Masuk ke blok ekonomi tidak serta-merta membawa manfaat langsung, terutama jika kita tidak siap secara domestik,” ujar Hasanuddin, seorang ekonom senior.
Menurutnya, akses pasar global tidak hanya membutuhkan kerja sama ekonomi, tetapi juga stabilitas dan keamanan yang terjamin. Ketidakhadiran Indonesia dalam blok pertahanan justru dapat melemahkan posisi negosiasi di arena internasional.
Baca juga: Kakorlantas Polri Lakukan Pengecekan Kesiapan Jalur Tol untuk Operasi Lilin 2024
Komitmen ke BRICS dan Tantangan di Depan
Komitmen Prabowo terhadap BRICS juga dinilai sebagai langkah yang penuh risiko. Saat menghadiri Indonesia-Brazil Business Forum di Rio de Janeiro pada November 2024, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama ekonomi dengan Brasil. “Indonesia ingin bergabung dengan Brasil dan negara anggota BRICS lainnya,” ungkapnya.
Namun, skeptisisme muncul terhadap manfaat jangka panjang dari bergabungnya Indonesia ke BRICS. Blok ini dikenal memiliki tantangan internal, termasuk perbedaan kepentingan antara anggotanya. Beberapa pengamat mempertanyakan apakah Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaan ini secara efektif atau justru menjadi pengikut tanpa pengaruh signifikan.
Keputusan Tolak Blok Pertahanan Jadi Pro-Kontra
Langkah Presiden Prabowo untuk menghindari aliansi pertahanan dianggap sebagai pilihan yang kurang bijak dalam konteks keamanan global saat ini. Banyak yang berpendapat bahwa pendekatan ini lebih condong pada keuntungan jangka pendek daripada visi strategis untuk menghadapi tantangan global yang kompleks.
“Di tengah persaingan geopolitik yang semakin intensif, posisi netral tanpa perlindungan blok pertahanan dapat menjadi bumerang bagi Indonesia,” ungkap seorang analis hubungan internasional.
Keputusan ini tidak hanya menjadi perdebatan di kalangan ahli, tetapi juga memicu kekhawatiran masyarakat tentang arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Dengan fokus yang terlalu berat pada ekonomi, Indonesia mungkin kehilangan pijakan dalam arena politik dan keamanan global.