Wartajaya.com – Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), menyampaikan kritik tajam terhadap tindakan Israel di Gaza, yang ia sebut sebagai tindakan genosida. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan puncak para pemimpin negara-negara Arab dan Muslim pada Selasa (12/11/2024). Kritik MBS kali ini menjadi pernyataan paling keras yang pernah dikeluarkan oleh Arab Saudi sejak perang di Gaza berkobar kembali.
Dalam pernyataannya, MBS dengan tegas menolak tindakan Israel yang mengakibatkan kerugian besar pada warga sipil Palestina. “Kerajaan memperbarui kecamannya dan penolakan tegas terhadap genosida kolektif yang dilakukan Israel terhadap Palestina,” kata MBS, yang dikutip oleh BBC dan Al Arabiya. Pernyataan ini menyoroti kekhawatiran serius dari negara-negara Timur Tengah atas eskalasi konflik yang berlarut-larut di Gaza.
Selain itu, MBS memperingatkan Israel untuk tidak memperluas serangan ke wilayah Iran, menyiratkan ketidaksetujuan Saudi terhadap potensi perang regional yang lebih luas. Para pemimpin Arab, termasuk MBS, menyerukan penarikan total pasukan Israel dari Gaza dan Tepi Barat.
Baca juga: Ibu Ronald Tannur Jadi Tersangka Kasus Suap, Kejaksaan Agung Temukan Bukti Kuat
Perang Gaza: Kelaparan dan Krisis Kemanusiaan
Pernyataan keras lainnya datang dari Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal Bin Farhan Al-Saud, yang menuduh Israel menyebabkan krisis kelaparan di Gaza. Menurutnya, kegagalan komunitas internasional dalam menghentikan konflik menjadi penyebab utama berlanjutnya kekerasan. “Kegagalan utama masyarakat internasional adalah mengakhiri konflik langsung dan mengakhiri agresi Israel,” ujar Pangeran Faisal.
Sejak dimulainya serangan balasan Israel terhadap Gaza, lebih dari 43.400 nyawa telah hilang, termasuk banyak wanita dan anak-anak. Data dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB menunjukkan bahwa hampir 70% korban adalah warga sipil tak berdosa, sebuah situasi yang dikecam oleh banyak pemimpin yang hadir di pertemuan puncak tersebut. Kritik ini mempertegas pendapat bahwa tindakan militer Israel telah memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza.
Israel Batasi Operasi Badan Bantuan PBB
Krisis di Gaza semakin memburuk ketika parlemen Israel, Knesset, meloloskan undang-undang yang membatasi operasi badan pengungsi Palestina, UNRWA, di wilayah Israel dan Yerusalem Timur. Langkah ini dianggap oleh banyak pihak sebagai bentuk tekanan Israel terhadap organisasi yang memiliki peran penting dalam membantu warga Palestina. Tindakan ini juga menuai kekhawatiran dari beberapa negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, yang menilai langkah tersebut sebagai hambatan serius terhadap bantuan kemanusiaan.
Kritik keras terhadap Israel juga datang dari Hamas, kelompok milisi Palestina. Hamas mengimbau negara-negara Muslim dan Arab untuk mewujudkan dukungan menjadi tindakan nyata, terutama untuk menghentikan “agresi dan genosida” yang dilakukan Israel. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh kantor berita AFP, Hamas menyebutkan bahwa “Pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya membutuhkan upaya yang lebih cepat dan solusi praktis untuk menghentikan agresi.”
Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Arab-Islam yang digelar di Riyadh, para pemimpin Arab dan Muslim secara serempak menuntut Israel untuk menarik diri dari wilayah Palestina yang diduduki sebagai prasyarat bagi perdamaian regional.
Dalam konteks ini, perhatian juga tertuju pada peran Amerika Serikat di bawah pemerintahan baru Donald Trump, yang baru-baru ini terpilih kembali sebagai Presiden. Meskipun Trump dikenal memiliki hubungan dekat dengan Israel, negara-negara Teluk berharap agar ia dapat memainkan peran diplomatik dalam meredakan konflik di Timur Tengah. Arab Saudi sendiri menunjukkan preferensi yang lebih positif terhadap Trump, meskipun rekam jejaknya di kawasan tersebut beragam.
Dengan berbagai pernyataan dari para pemimpin Arab dan kritik yang dilontarkan oleh Mohammed bin Salman, tampak bahwa Arab Saudi semakin mempertegas sikapnya dalam menolak tindakan Israel di Gaza.
