Wartajaya.com – Isu mengenai perjalanan mewah Kaesang Pangarep ke Amerika Serikat kembali menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap harga tiket jet pribadi yang ditaksir mencapai Rp90 juta per orang. Angka tersebut merupakan perkiraan yang diambil berdasarkan harga tiket komersial kelas bisnis dari Jakarta ke Amerika Serikat. Namun, perjalanan menggunakan jet pribadi ini memunculkan pertanyaan tentang potensi gratifikasi.
Polemik ini bermula dari laporan gratifikasi yang diajukan oleh pihak Kaesang ke KPK. Juru Bicara Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo, memberikan klarifikasi terkait nilai yang tercantum dalam laporan tersebut. “Itu hanya angka self-assessment, angka sementara untuk kebutuhan pengisian formulir,” ujar Francine pada Kamis (19/9/2024). Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukanlah nilai pasti, melainkan hanya estimasi sementara yang diusulkan oleh pihak Kaesang.
Jet Pribadi atau Gratifikasi?
Penggunaan jet pribadi oleh Kaesang Pangarep dan rombongannya yang terdiri dari istrinya, Erina Gudono, kakaknya, serta seorang staf, menuai kritik publik. Di tengah situasi politik dan ekonomi yang menantang, kemewahan yang ditunjukkan oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Publik mempertanyakan apakah perjalanan ini merupakan bentuk gratifikasi atau murni perjalanan pribadi tanpa ada kepentingan tertentu.
KPK sendiri belum memberikan keputusan final terkait apakah perjalanan tersebut bisa dikategorikan sebagai gratifikasi. Namun, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menjelaskan bahwa nilai perjalanan tersebut telah diklarifikasi oleh Kaesang. “Dari klarifikasi yang disampaikan, jika dikonversi menjadi uang, penggunaan jet pribadi tersebut senilai Rp90 juta untuk satu penumpang,” ungkap Pahala saat konferensi pers di Gedung ACLC, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).
Lebih lanjut, Pahala menegaskan bahwa jika perjalanan ini terbukti melibatkan gratifikasi, maka total nilai yang harus dikembalikan ke negara mencapai sekitar Rp360 juta, mengingat ada empat orang dalam rombongan tersebut. “Kalau berempat kira-kira Rp360 juta jika ditetapkan milik negara. Beliau sendiri yang menyampaikan Rp90 juta,” kata Pahala.
Self-Assessment atau Penghindaran Kewajiban?
Meski pihak Kaesang telah melaporkan perjalanan tersebut kepada KPK dan memberikan taksiran harga, langkah ini tidak serta merta menenangkan publik. Banyak yang merasa bahwa taksiran harga yang diberikan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan laporan gratifikasi. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa nilai sebenarnya dari perjalanan tersebut jauh lebih tinggi, mengingat penggunaan jet pribadi umumnya melibatkan biaya yang lebih mahal daripada penerbangan komersial.
Dalam penjelasannya, Francine Widjojo mengatakan bahwa nilai Rp90 juta per orang hanyalah estimasi berdasarkan harga tiket kelas bisnis dari Jakarta ke Amerika Serikat. Namun, ia menekankan bahwa nilai ini belum final. “Lalu, petugas KPK menjelaskan bahwa hal ini hanya self-assessment, nilai yang ditaksir oleh pelapor,” ujar Francine. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya siap untuk mengikuti arahan KPK jika ternyata perjalanan tersebut dianggap sebagai bentuk gratifikasi.
“Kuasa hukum dan jubir Mas Kaesang menuliskan Rp90 juta per orang sebagai angka self-assessment, taksiran sementara merujuk kepada harga tiket kelas bisnis Jakarta-AS,” lanjutnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pihak Kaesang bersedia mematuhi ketentuan yang ditetapkan KPK terkait gratifikasi.
Meskipun ada upaya dari pihak Kaesang untuk menunjukkan transparansi melalui laporan gratifikasi ini, kritik tetap muncul. Beberapa kalangan menilai bahwa self-assessment yang dilakukan oleh Kaesang dan timnya bisa saja tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari perjalanan tersebut. Ada kekhawatiran bahwa angka yang dilaporkan sengaja diturunkan untuk menghindari kewajiban membayar denda yang lebih besar.
Di sisi lain, keputusan KPK untuk tidak segera mengambil tindakan tegas juga mengundang tanda tanya. Mengingat besarnya nilai yang terlibat, publik berharap KPK segera memberikan kepastian hukum terkait apakah perjalanan tersebut merupakan gratifikasi atau tidak. “Kami akan ikuti arahan KPK apakah perjalanan ini merupakan gratifikasi atau tidak. Tentu saja kami siap membayar sesuai harga yang ditetapkan KPK,” tegas Francine.
Namun, bagi sebagian masyarakat, pernyataan tersebut belum cukup untuk meredakan kekhawatiran akan adanya potensi gratifikasi yang belum terungkap sepenuhnya. Dalam konteks politik yang sarat dengan kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, setiap bentuk kemewahan yang ditunjukkan oleh tokoh publik selalu mendapat sorotan tajam.
Penantian Keputusan KPK
Saat ini, keputusan final mengenai apakah perjalanan Kaesang menggunakan jet pribadi tersebut merupakan gratifikasi masih berada di tangan KPK. Masyarakat menanti keputusan tersebut dengan penuh harap agar transparansi dan keadilan bisa ditegakkan. Sementara itu, publik terus mengawasi perkembangan kasus ini, terutama karena melibatkan figur penting seperti putra Presiden Joko Widodo.
Kritik terhadap perjalanan mewah ini tak lepas dari pandangan masyarakat yang berharap agar para pejabat publik dan keluarganya dapat memberikan contoh yang baik, terutama dalam hal transparansi dan penggunaan fasilitas negara. Keputusan KPK dalam beberapa waktu ke depan akan menjadi penentu apakah perjalanan ini dianggap melanggar atau tidak.
