Wartajaya.com – Beberapa hari terakhir, diskusi panas di media sosial dipicu oleh viralnya tagar #KawalPutusanMK. Namun, perhatian warganet kini telah beralih ke tagar #DaruratKekerasanAparat yang mendominasi peringkat teratas di platform X. Tagar ini muncul sebagai respons terhadap laporan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap demonstran yang terlibat dalam aksi protes mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Puncak situasi terjadi pada Senin, 25 Agustus 2024, ketika aksi kawal putusan MK berlangsung di depan kantor Balai Kota Semarang. Puluhan pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Jawa Tengah mengadakan aksi “Bergerak Adili dan Turunkan Jokowi,” sebagai lanjutan dari aksi kawal putusan MK yang sebelumnya telah marak di berbagai daerah.
Sekitar pukul 18.00 WIB, jumlah peserta aksi di Kompleks Balai Kota dan DPRD Semarang semakin membesar seiring kedatangan kelompok pelajar dari berbagai daerah. Namun, ketika izin aksi berakhir, aparat yang berjaga meminta massa untuk segera membubarkan diri. Ketika permintaan ini diabaikan, aparat mulai bertindak tegas dengan menyemprotkan water cannon dan menembakkan gas air mata.
Tindakan keras aparat ini mengakibatkan banyak peserta aksi mengalami serangan jantung, pingsan, dan beberapa dari mereka terjebak di gedung-gedung yang dijaga ketat. Selain itu, terdapat laporan intimidasi terhadap peserta aksi perempuan, yang semakin memperburuk situasi.
Sebagai respons atas kekerasan ini, tagar #DaruratKekerasanAparat menjadi simbol perlawanan warganet terhadap tindakan represif yang dilakukan oleh aparat. Warganet menggunakan tagar ini untuk menyuarakan protes mereka dan menyebarluaskan informasi mengenai pelanggaran yang terjadi.
Gelombang protes digital ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin sadar akan hak-hak mereka dan tidak akan tinggal diam ketika ketidakadilan terjadi. Dengan kekuatan media sosial, suara rakyat kini memiliki dampak besar dalam mempengaruhi kebijakan dan mendorong perubahan.
Baca juga: Peringatan Darurat Garuda Biru: Tanda Bahaya untuk Demokrasi Indonesia?
Salah satu peserta aksi, yang tidak ingin disebutkan namanya, menggambarkan kekerasan yang dialaminya sebagai tindakan yang tidak manusiawi. “Kami hanya ingin menyuarakan pendapat kami, tapi yang kami terima adalah gas air mata dan intimidasi. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia,” ujarnya dengan nada kecewa.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Riza Wahyudi, mengkritik keras tindakan aparat yang dinilainya berlebihan. “Dalam negara demokrasi, hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat adalah hal yang fundamental. Namun, yang kita lihat di sini adalah tindakan represif yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dr. Riza menyatakan bahwa tindakan kekerasan oleh aparat justru akan memperburuk situasi dan merusak citra pemerintah di mata masyarakat. “Jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini, maka kepercayaan publik terhadap aparat dan pemerintah akan semakin menurun,” tambahnya.
Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat ini juga mengundang perhatian dari organisasi hak asasi manusia internasional. Amnesty International, dalam pernyataannya, mengecam keras kekerasan yang terjadi dan mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melakukan investigasi yang transparan dan adil.
“Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap hak asasi manusia dan memastikan bahwa pelaku kekerasan harus diadili,” ujar perwakilan Amnesty International dalam pernyataan resminya.
Melihat situasi ini, tagar #DaruratKekerasanAparat tidak hanya menjadi simbol protes, tetapi juga panggilan untuk perubahan. Masyarakat semakin menyadari bahwa kekerasan tidak bisa dijadikan solusi dalam menyelesaikan masalah. Jika pemerintah tidak segera merespons dengan tindakan nyata, maka gelombang protes ini bisa berubah menjadi gerakan yang lebih besar, yang akan semakin menekan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Dalam era digital ini, suara rakyat tidak lagi bisa diabaikan. Melalui media sosial, masyarakat memiliki alat yang kuat untuk menyuarakan pendapat mereka dan menuntut keadilan. Tagar #DaruratKekerasanAparat adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia tidak akan tinggal diam ketika ketidakadilan terjadi, dan mereka siap untuk berjuang demi hak-hak mereka.
Sumber: JawaPos.
