Wartajaya.com – Pada Senin, 20 Mei 2024, Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Karim Khan, mengumumkan bahwa pihaknya telah mengajukan permintaan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, serta tiga pemimpin Hamas. Mereka diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang di Gaza, suatu langkah yang memicu gelombang reaksi global.
Jaksa Karim Khan menyatakan bahwa ia memiliki alasan yang cukup untuk meyakini bahwa kelima orang tersebut “memikul tanggung jawab pidana” atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. “Kami telah mengajukan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant karena peran mereka dalam mengawasi serangan terhadap Hamas di Gaza,” ujar Khan.
Pengajuan surat perintah ini tidak hanya ditujukan kepada Netanyahu dan Gallant, tetapi juga kepada tiga pemimpin Hamas: Yahya Sinwar, Mohammed Al-Masri, dan Ismail Haniyeh. Mereka dituduh terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober lalu.
Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, adalah salah satu tokoh paling kontroversial dalam politik Israel. Ia sering kali dianggap sebagai pemimpin yang polarizing. Meskipun demikian, pengumuman dari ICC ini memicu solidaritas terhadap Netanyahu di kalangan pendukungnya, meskipun banyak yang menyalahkannya atas kegagalan keamanan yang memungkinkan serangan Hamas.
Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, juga tidak lepas dari kontroversi. Gallant, yang telah berkarir panjang di militer, menghadapi kritik tajam setelah serangan Hamas. Ia dikenal dengan pendekatan kerasnya terhadap Gaza, termasuk pernyataannya yang mengancam akan mengubah realitas Gaza selama beberapa generasi. Gallant juga mendukung blokade total terhadap Gaza, yang melarang impor makanan dan bahan bakar, suatu tindakan yang banyak dikritik sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
Di pihak lain, tiga pemimpin Hamas juga menjadi target surat perintah penangkapan ICC. Yahya Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza, dianggap sebagai otak di balik serangan berdarah pada 7 Oktober. Sinwar memiliki sejarah panjang dalam kelompok militan Palestina dan telah berulang kali menyerukan serangan terhadap Israel.
Mohammed Al-Masri, yang dikenal sebagai Deif, adalah pemimpin militer Hamas yang sulit dilacak dan telah selamat dari beberapa upaya pembunuhan oleh Israel. Deif diyakini mengarahkan operasi militer Hamas dari tempat persembunyiannya di Gaza.
Ismail Haniyeh, pemimpin Biro Politik Hamas yang berbasis di Qatar, juga masuk dalam daftar ICC. Haniyeh dikenal sebagai wajah diplomasi Hamas di kancah internasional. Meskipun demikian, perannya dalam serangan 7 Oktober masih menjadi tanda tanya.
Pengajuan surat perintah penangkapan oleh ICC ini memicu reaksi beragam dari komunitas internasional. Beberapa negara mendukung langkah tersebut sebagai upaya untuk menegakkan hukum internasional dan keadilan bagi korban konflik. Namun, tidak sedikit pula yang melihatnya sebagai tindakan politis yang dapat memperburuk situasi di Timur Tengah.
Di Israel, pengumuman ini semakin memanaskan situasi politik yang sudah tegang. Para pendukung Netanyahu menuduh ICC bersikap bias dan tidak adil, sementara oposisi menganggap ini sebagai bukti kegagalan kebijakan Netanyahu dalam menangani konflik dengan Hamas.
Di pihak lain, para pendukung Hamas di Gaza melihat ini sebagai bukti keberanian para pemimpin mereka dalam melawan apa yang mereka anggap sebagai agresi Israel. Namun, serangan balasan Israel yang brutal terhadap Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil, termasuk anak-anak, menimbulkan kecaman dari berbagai pihak.
Pengajuan surat perintah penangkapan oleh ICC terhadap Netanyahu dan para pemimpin Hamas mencerminkan kompleksitas dan kekerasan yang terus berlanjut di Timur Tengah. Langkah ini mungkin diharapkan dapat membawa keadilan bagi para korban, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan lebih lanjut di kawasan yang sudah lama dilanda konflik. Dunia kini menanti bagaimana perkembangan selanjutnya dari isu kontroversial ini.
Baca juga: Penghentian Pengiriman Bom ke Israel Guncang Diplomasi Timur Tengah!
Sumber: Tempo.
