JAKARTA— Natalius Pigai mengkritik Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang melarang Gubernur Papua Lukas Enembe menerapkan lockdown. Istilah level-level cuma untuk Pulau Jawa saja.
Larangan kepada Lukas Enembe disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selagi menyebutkan aturan turunan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) PPKM level 4.
Seraya mentautkan berita larangan Tito, Pigai mengatakan bahwa lockdwon merupakan amanah Undang Undang 6/2018 mengenai Kekarantinaan Kesehatan.Mantan Komisioner Komnas HAM itu lantas mengatakan pasal 5 UU Kekarantinaan Kesehatan.
Dalam pasal itu dijelaskan bahwa kewenangan karantina dilaksanakan Pemerintah pusat dan dapat melibatkan pemerintah daerah. Pigai menekankan, Pemda boleh saja jalankan lockdown jika terasa dapat menanggung keperluan masyarakatnya.
“Lockdown itu amanat UU 6/18 Pasal 55. Meski kewenangan Pempus, tapi terkecuali Pemda ambil kebijakan demi keselamatan nyawa maka tidak mampu dibatasi kalau daerahnya sanggup,” demikianlah kata Pigai melalui laman Twitter pribadinya, Senin ( 26/7).
Menurut Pigai, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4 sekedar efektif diterapkan Pulau Jawa. Argumentasi Pigai, di Jawa mempunyai layanan kesegaran yang lengkap.
“Level-level itu untuk Jawa yang semua Faskes lengkap. Jangan diskriminatif dong,” cuit Pigai menyayangkan sikap Mendagri Tito Karnavian dikarenakan menghendaki Lukas Enembe menerapkan PPKM level 4.
Saat menambahkan info virtual, Mendagri Tito Karnavian memastikan bahwa dirinya udah menghubungi langsung Gubernur Papua Lukas Enembe. Tito sudah menghendaki kepada Lukas Enembe untuk tidak pakai istilah lockdown dalam laksanakan kebijakan penanganan Covid-19 di Papua.
Sebabnya, kini pemerintah manfaatkan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Level 3. “Saya sudah komunikasikan kepada Pak Gubernur (Lukas Enembe) kami memakai istilah PPKM Level 4/Level 3, bukan arti lockdown,” ujar Tito Karnavian dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden.
