Jakarta – KPK menyerahkan pengusutan kasus dugaan suap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Bareskrim Polri. Sejak awal, KPK dan Bareskrim Polri sama-sama menyelidiki kasus ini.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menuturkan KPK menerima laporan adanya penerimaan hadiah atau janji yang terkait dengan pengisian jabatan pada perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk sejak akhir Maret 2021. Tim pengaduan masyarakat (Dumas) lalu menindaklanjuti laporan itu.
“Saat unit koordinasi dan supervisi penindakan KPK berkoordinasi dengan Dirtipikor Bareskrim Polri, juga diperoleh info bahwa Bareskrim Polri juga menerima aduan masyarakat yang sama terkait hal tersebut,” kata Lili dalam jumpa pers di gedung KPK, Senin (10/5/2021).
“Untuk menghindari adanya tumpang-tindih laporan masyarakat, maka dilakukan koordinasi KPK dengan Bareskrim Polri 4 kali dan sepakat akan dilakukan kerja sama menindaklanjuti laporan masyarakat yang dimaksud,” sambungnya.
KPK akan mendukung penuh pengusutan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Penyelidikan kasus ini sendiri dilakukan sejak April 2021.
“Penyelesaian penanganan perkara ini akan dilakukan oleh Dirtipikor Bareskrim Mabes Polri,” ucap Lili.
Kabareskrim Komjen Agus Andrianto juga ikut angkat bicara dalam jumpa pers yang sama. Dia menegaskan komitmen Polri untuk terus bekerjasama dengan KPK dalam mengusut berbagai kasus korupsi. Dalam kasus Bupati Nganjuk, ternyata informasi yang didapat KPK dan Polri sama.
“Informasi yang kita peroleh, sumbernya bisa sama, yang menginformasikan kejadian di wilayah, ini selalu kita komunikasikan jajaran kepolisian dan KPK,” ucap Komjen Agus.
Pengusutan kasus ini sudah melalui berbagai tahapan koordinasi dan berbagi informasi antara 2 lembaga. Komjen Agus mengatakan Bareskrim Polri dan KPK kemarin sama-sama melakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk.
“Pada hari Minggu yang lalu, 3 komisioner KPK dan 11 anggota dari Bareskrim Polri bersama-sama melaksanakan kegiatan tindak lanjut atas temuan yang sudah terkumpul untuk melakukan operasi tangkap tangan Bupati dan perangkat yang terlibat dalam jaringan ini,” kata Komjen Agus.