PIKIRAN RAKYAT – Amnesty Internasional menekankan agar pemerintah tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam menyelesaikan konflik dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
Amnesty Internasional menyuarakan itu setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo memerintahkan untuk menyikat habis KKB di Papua setelah mereka membunuh Kepala BIN Daerah Papua dalam baku tembak pada Minggu, 25 April 2021.
“Sikat habis, tumpas, dan ratakan para separatis dan teroris yang tidak berperikemanusiaan itu,” tulis Bambang Soesatyo di akun Instagram @bambang.soesatyo pada Selasa, 27 April 2021.
Amnesty Internasional dalam pernyataannya menerangkan, kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan konflik di Papua.
Baca Juga: Tak Hanya Kembangkan Vaksin, Akhir 2021 Pfizer Siap Luncurkan Pil Sebagai Obat Covid-19
“Kekerasan tidak seharusnya dibalas dengan kekerasan. Itu hanya akan menimbulkan korban jiwa warga sipil dan memperpanjang siklus konflik di Papua,” bunyi pernyataan Amnesty Internasional dikutip Pikiran-rakyat.com (PR) dari laman resmi Instagram @amnestyindonesia pada Rabu, 28 April 2021.
Amnesty Internasional menyebut, pendekatan kekerasan sudah dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua sejak dahulu. Terbukti cara itu tidak pernah efektif menyudahi konflik.
“Selain itu, studi dari LIPI menyebutkan pendekatan keamanan (kekerasan) yang diterapkan sejak tahun 1965 hingga kini, membuat masyarakat Papua memiliki catatan panjang mengenai kekerasan negara dan pelanggaran HAM.”
Baca Juga: Lakukan Penyekatan, Polisi Putar Balikan Puluhan Mobil Dari Luar di Perbatasan Garut
“Pendekatan keamanan yang berujung pada kekerasan justru membuat orang Papua trauma dan semakin tidak percaya kepada aparat keamanan,” sebut keterangan itu lagi.