Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wordpress-seo domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/wartajaya.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114
Kritik Bamsoet, Amnesty: Elite Harus Hati-hati Beri Pendapat soal Papua - www.wartajaya.com
Site icon www.wartajaya.com

Kritik Bamsoet, Amnesty: Elite Harus Hati-hati Beri Pendapat soal Papua

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid meminta elite politik untuk berhati-hati dalam memberikan pendapat terkait situasi konflik yang sedang terjadi di Papua.

Pernyataan itu disampaikan Usman menanggapi pendapat Ketua MPR Bambang Soesatyo yang meminta TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan tindakan tegas terukur terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Dalam pernyataannya, Bamsoet meminta KKB ditumpas habis, sementara urusan Hak Asasi Manusia (HAM) dibicarakan kemudian.

Baca juga: Berkaca dari Aceh, Pemerintah Didorong Gunakan Pendekatan Lunak di Papua

“Elite politik harus hati-hati dalam memberikan pendapat terkait saran kebijakan atas permasalahan Papua. Saya menyarankan agar Bamsoet mengundang para anggota DPR dan DPD yang selama ini aktif membahas masalah Papua,” tutur Usman pada Kompas.com, Rabu (28/4/2021).

Usman menjelaskan sebaiknya para elite politik dan pemangku kebijakan mengadakan rapat bersama untuk membahas situasi mutakhir di Papua.

“Dorong Komisi III (DPR) panggil Kapolri dan pertanyakan mengapa penegakan hukum atas pembunuhan tidak berjalan. Dorong Komisi I panggil Kepala BIN dan Panglima TNI lalu pertanyakan efektivitas operasi keamanan selama ini,” ungkap Usman.

“Evaluasi pula keselamatan para prajurit di lapangan,” sambung dia.

Jika perlu dan dirasa mendesak, Usman mengusulkan bahwa perlu adanya pertemuan dengan jajaran kementerian yang diinisiasi Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) bersama dengan organisasi masyarakat sipil yang mendalami permasalahan di Papua.

Usman juga mengingatkan pemerintah perlu melibatkan Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) untuk memberi masukan tentang penyelesaian konflik.

“Jangan lupa pemerintah punya lembaga penelitian sendiri yang belum terlalu dimanfaatkan hasil-hasil penelitian baiknya, yaitu LIPI,” imbuh dia.

Sebagai informasi Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Mayjen Anumerta TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha gugur dalam kontak senjata antara tim gabungan TNI-Polri dengan KKB Papua yang terjadi Minggu (25/4/2021).

Baca juga: Kabinda Papua Ditembak, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Tumpas KKB

Sebelumnya rentetan penembakan juga dilakukan KKB di Kabupaten Puncak.

Pada 8 April 2021, KKB menembak seorang guru bernama Oktavianus Rayo, sehari berselang KKB kembali menembak mati seorang guru bernama Yonathan Randen.

Seorang pengemudi ojek Udin juga tewas di area Pasar Ilaga Kabupaten Puncak setelah ditembak KKB pada 14 April 2021.

Pada 15 April 2021, KKB juga menembak mati seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak bernama Ali Mom.

Exit mobile version