Merdeka.com – Anggota DPR Fraksi Gerindra Yan Permenas Mandenas menilai, masih banyak pekerjaan rumah untuk menyelesaikan masalah di Papua. Menurutnya, cara pemerintah belum efektif untuk mengakhiri konflik di Papua.
“Saya pikir masalah Papua bukan sekadar kita berikan uang otsus yang banyak tetapi banyak kejanggalan. Ada kesalahan daerah, ada juga kesalahan pemerintah pusat yang ikut serta dalam situ, sistem ini tercipta karena pusat juga mendorong itu,” katanya dalam diskusi ‘Peran TNI Polri dalam Menumpas KKB Papua’ di DPR Senayan, Jakarta, Selasa (27/4).
“Kalau para pemimpin kita sadar untuk membangun Papua, sadar untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di Papua, saya yakin orang di Papua akan berubah,” sambungnya.
Dia mengungkapkan, banyak hal sangat menyimpang di Papua jika datang langsung ke bumi Cendrawasih itu. Yan mengaku sering turun langsung di balik gunung dan lembah di kepulauan Papua. Kata dia, banyak sekali daerah-daerah yang tidak tertangani dengan baik bahkan di luar dari pantauan pemerintah.
Bukan saja itu, kata dia, birokrasi pemerintah juga tak bisa terjangkau sampai pelosok-pelosok. Pelayanan pemerintahan yang tidak maksimal itu pun membuat masyarakat Papua tak mendapatkan pelayanan dengan baik.
“Jangankan kita bicara soal pelayanan pemerintahan, saya bolak-balik mengurusi masyarakat kita yang mengungsi di Banti, sekarang kembali lagi ke Banti yang hanya 3 kilometer dari areal PT Freeport, tambang Freeport Indonesia itu. Yang punya hak ulayat di wilayah PT Freeport sampai sekarang saja tidak ditangani, dibiarkan saja begitu,” ungkapnya.
“Bayangkan masyarakat cek itu terakhir, kurang lebih sekitar 2.700 jiwa, yang ada penghuni wilayah sekitaran Freeport beroperasi, tambang besar di atas gunung kita itu dibawa habis, rakyat kita dibiarkan, jalan pun tidak dibikin, jangankan jalan, listrik rumah pun tidak dibikin,” ujar dia.
Menurut anggota DPR Dapil Papua ini, pemerintah gagal melihat prospek masyarakat Papua untuk bisa memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya demi memakmurkan masyarakat Papua itu sendiri.
“Jadi ini sebenarnya sangat rancu sekali dan proses seperti ini dibiarkan saja oleh pemerintah. Pertanyaan saya di mana itu pikiran kita untuk bagaimana bisa memperbaiki supaya sumber daya alam di Papua itu sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar juga. Jadi saya pikir ini memang perlu penanganan secara total,” tuturnya.
Lebih lanjut, Yan menilai aktor dari konflik di Papua juga merupakan campur tangan asing. Sehingga, pemerintah juga sulit mendeteksi otak gerombolan kriminal bersenjata di Papua.
“Sebagian pergerakan teman-teman, aktor-aktor intelektualnya ini kan tidak lagi di Papua soalnya, mereka sebenarnya dari luar negeri masuk ke Papua, itu persoalan utamanya. Jadi kita mau mendeteksi otak-otaknya susah, karena mereka berada di luar negeri semuanya,” ucapnya.
“Sekarang bagaimana mereka yang ada di dalam negeri dan di luar negeri ini kita panggil, kita dudukkan bersama dan kita dialogkan dengan pemerintah pusat kita selesaikan masalah Papua,” tandasnya. [bal]