Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan kembali ketika memberikan pengecualian larangan mudik yang mulai berlaku pada tanggal 6-17 Mei 2021.
Hal tersebut karena akan menimbulkan kebijakan yang tidak serius dalam menangani pandemi Covid-19.
Apalagi pengendalian larangan mudik lebaran ini bertujuan untuk mendukung untuk mencegah lonjakan kasus Pandemi-19 seperti yang terjadi paska libur panjang beberapa bulan terakhir.
“Jika pemerintah terlalu banyak memberikan dispensasi, kesannya pemerintah tidak serius untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di saat mudik,” ujar Djoko melalui keterangan yang diterima GridOto.com, Senin (26/04/2021).
Baca Juga: Pemerintah Larang Mudik, Nasib Pengusaha Bus AKAP Tambah Suram
Djoko mengatakan seharusnya pemerintah memperhatikan dampaknya, lantaran kebijakan ini diberlakukan untuk seluruh lapisan masyarakat dan berimbas kepada pengusaha transportasi.
“Banyak pihak sudah sepakat, sampai-sampai pengusaha bus yang terdampak besar mau mentaati pemerintah. Justru sekarang tiba-tiba ada permintaan dispensasi dari penguasa,” Kata Djoko.
Menurut dia, dengan diberikannya pengecualian larangan mudik dikhawatirkan nantinya akan ada pihak yang meminta hal yang sama.
Untuk itu, Djoko menyarankan supaya mencabut aturan larangan mudik lebaran 2021, lantaran usulan dari pemerintah ini bisa mendorong banyak pihak mendapatkan dispensasi.