Jakarta –
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) DKI tahun 2020. PDIP DKI pun mengkritik pertanggungjawaban Anies lantaran tidak menyinggung sejumlah isu mulai dari Formula E hingga rumah DP Rp 0.
Anies membacakan LKPJ itu saat sidang paripurna di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (19/4). Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD DKI, Anies menyampaikan angka kemiskinan di Ibu Kota meningkat.
Anies juga menyampaikan indikator ekonomi DKI. Termasuk rencana pendapatan daerah sebesar Rp 57 triliun sampai akhir tahun 202 yang telah terealisasi Rp 55,89 triliun atau 97,66 persen.
Eks Mendikbud itu juga menerangkan soal program pendidikan anak usia dini. Lalu ada juga penyampaian program pengendalian banjir hingga pengembangan dan pengelolaan air bersih.
Terkait LKPJ itu, PDIP mengkritik tidak ada pertanggungjawaban soal Formula E yang dilaporkan. PDIP menilai tidak ada transparansi dalam proses pembuatan kajian.
“Tidak adanya transparansi sejak proses pembuatan kajian membuat hitungan yang seharusnya rugi dari awal menjadi untung. Hal ini karena dengan sengaja tidak memasukkan komponen commitment fee dalam perhitungan biaya. Dan akibatnya tahun 2020 ini ketika Pemprov membutuhkan uang untuk penanggulangan COVID, malah uang commitment fee tersebut tidak bisa ditarik dan digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta, Ima Mahdiah, dalam keterangannya, Rabu (21/4/2021).
Ada sembilan poin yang dikritik PDIP. Selain Formula E, PDIP juga mengkritik DP Rp 0. Berikut poin-poinnya:
Terkait Banjir
Sejauh ini terutama di tahun 2020, tidak ada satu kilometer pun bantaran sungai yang dilakukan naturalisasi atau pun normalisasi. Yang dilakukan hanya upaya-upaya minor dalam program penanggulangan banjir. Kami melihat banjir belum menjadi salah satu prioritas utama bagi Bapak Gubernur
Terkait formula E
Tidak adanya transparansi sejak proses pembuatan kajian membuat hitungan yang seharusnya rugi dari awal menjadi untung. Hal ini karena dengan sengaja tidak memasukkan komponen commitment fee dalam perhitungan biaya. Dan akibatnya tahun 2020 ini ketika Pemprov membutuhkan uang untuk penanggulangan covid, malah uang commitment fee tersebut tidak bisa ditarik dan digunakan untuk kepentingan masyarakat
DP 0
Sejak belum terjadi Pandemi, program ini sudah gagal karena pada tahun 2019 sebelum pandemi saja dalam RPJMD ditargetkan membuat 232.214 hunian, namun nyatanya baru 780 hunian saja hingga saat ini. Tahun 2020 tidak ada peningkatan yang signifikan dan tidak ada upaya untuk melanjutkan secara masif program rusunami yang sudah terbukti lebih berguna bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Air Bersih
Tidak ada upaya peningkatan akses air bersih bagi masyarakat pada tahun 2020 ini. Masih ada 40 persen warga yang belum mendapatkan akses air bersih di Jakarta. Sementara itu pemerintah tidak fokus untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam melanjutkan program SPAM yang pembangunannya yg di pondok kopi dibangun oleh PUPR tapi yang disalurkan ke masyarakat oleh DKI. Selain itu pengambilalihan pengelolaan air bersih di Jakarta terancam batal dan malah Anies akan memperpanjang kontrak Aerta untuk 25 tahun ke depan.
Transportasi
Upaya integrasi transportasi sudah cukup baik, tapi pada tahun 2020 ini tidak ada penambahan koridor Transjakarta, jalur LRT yang baru, dan baru hanya groundbreaking MRT saja. Khusus LRT, tahun 2020 ini ditandai dengan kemunduran karena trase yang dipilih tidak mengikuti jalur yang sudah diamanatkan oleh Perpres 109 tahun 2020 yaitu jalur velodrome – Manggarai.
Pengelolaan Sampah
Tahun 2020 ini tidak ada satu pun ITF yang berhasil diwujudkan padahal Jakarta terancam krisis sampah pada tahun 2023 nanti.
Kemiskinan di Jakarta
Tercatat Jumlah presentasi angka kemiskinan di DKI Jakarta hingga maret 2020 sebesar 4.53% dari semula 3.42%. Gubernur Anies Baswedan tidak memiliki program yang jelas untuk menanggulangi angka kemiskinan tersebut dan terkesan hanya fokus kepada program-program beautifikasi semata.
Oke Oce
Dari janji menciptakan 200.000 lapangan pekerjaan dan entrepreneur baru, hingga tahun 2020 baru sebanyak 8.348 OKE OCE yg mendapatkan Ijin Usaha Mikro Kecil. Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan RPJMD.
Intoleransi di Dunia Pendidikan
Tahun 2020 juga diwarnai oleh berbagai insiden di dunia pendidikan yang mencoreng nilai intoleransi oleh oknum-oknum guru dan hingga saat ini tidak jelas penyelesaiannya.
Lihat juga Video: Jokowi Bicara Reputasi RI, Singgung MotoGP-Formula E
(idn/fjp)
