Penolakan impor 1 juta ton beras terhadap pemerintah terus bergulir. Terbaru, Gerakan Pemuda (GP) Ansor juga tegas meminta pemerintah untuk segera membatalkan rencana impor beras.
“Kebijakan impor pangan, baik beras maupun garam sudah saatnya diakhiri karena selalu mengorbankan nasib petani. Di sisi lain selama ini petani sudah begitu bersabar menerima kebijakan pemerintah di sektor pertanian yang kadang tidak berpihak pada petani,” ujar Ketua Bidang Pertanian dan Kedaulatan Pangan Pimpinan Pusat GP Ansor Adhe Musa Said di Jakarta, Senin (22/3).
Adhe mengungkapkan, rencana impor beras juga kontraproduktif dengan kondisi riil di lapangan. Sebab saat ini musim panen padi di beberapa daerah sedang berlangsung. Persediaan beras nasional saat ini pun masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hal ini didasarkan pada data Kementerian Pertanian yang menyatakan stok beras nasional hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton, didorong hasil panen raya selama Maret-April. Sementara kebutuhan beras nasional diproyeksi mencapai 12,3 juta ton. Artinya, neraca beras hingga akhir Mei masih akan surplus sebesar 12,56 juta ton.
Mereka mempertanyakan urgensi dari rencana ini sebab mendekati masa panen. Harga gabah di tingkat petani akan hancur jika berbarengan dengan kedatangan beras yang rencananya dari Thailand.Sebelumnya penolakan impor beras juga sudah datang dari berbagai pihak. Pertama, Mantan Mendag, Rachmat Gobel, juga mengkritik rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras. Kritik tersebut ia sampaikan dalam lawatannya ke Jember, Jawa Timur, di hadapan para petani.
Wakil Ketua DPR RI itu pun sampai meminta izin untuk memberi hormat pada para petani dengan cara membungkukkan badan.
“Izinkan saya untuk membungkukkan badan pada mereka. Membungkuk seperti orang yang sedang rukuk, 45 derajat,” ujar Gobel dalam keterangan resmi yang diterima kumparan, Jumat (19/3).Ia berharap Menteri Perdagangan saat ini mau mengambil risiko untuk tak melakukan impor. Hal itu disampaikan dengan berkaca pada pengalamannya saat menjabat Menteri Perdagangan pada 2015, dirinya memutuskan menahan impor beras saat terjadi pergolakan harga di dalam negeri.
Kedua, Komisi IV DPR menolak kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton dan meminta Perum Bulog memprioritaskan penyerapan hasil produksi beras dalam negeri, seiring memasuki masa panen raya di periode Maret-April 2021.”Komisi IV DPR RI meminta pemerintah dalam tata kelola komoditas pangan nasional lebih mengutamakan produksi dalam negeri. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI menolak keputusan rencana importasi satu juta ton beras oleh Perum Bulog,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin membacakan kesimpulan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan BUMN klaster pangan melalui virtual, Senin (15/3).
Importasi beras sebesar 1 juta ton mendapat banyak penolakan dari sejumlah anggota DPR karena dinilai tidak berpihak pada petani Indonesia. Hal itu dikarenakan rencana kebijakan impor beras dilakukan di saat produksi padi dalam negeri tengah memasuki masa panen raya dengan potensi produksi yang meningkat.
Secara terpisah, Partai Keadilan Sejahtera juga menolak keras rencana ini. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Slamet, mempertanyakan kebiasaan pemerintah yang kerap melakukan impor sejumlah komoditas, terutama produk pertanian.
Protes Slamet tersebut bukan tanpa alasan. Karena menurutnya, pemerintah memiliki proyek food estate atau lumbung pangan seluas 165 ribu hektar di berbagai lokasi. Proyek yang dicanangkan Presiden Jokowi dan diklaim telah mulai panen, seharusnya bisa menambah produksi beras nasional.
“Artinya pemerintah bisa memberi tambahan hasil panen di luar hasil panen petani biasanya dengan lumbung pangan ini. Lalu untuk apa lagi impor?” kata Slamet dikutip dari laman resmi PKS, Minggu (21/3).
Selain itu, Ketua PP Muhammadiyah dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengatakan rencana impor beras tersebut merupakan hal yang mengejutkan karena rakyat baru saja mendengar dan membaca pernyataan dari Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, yang mengatakan dan memastikan pemerintah tidak akan melakukan importasi beras pada masa panen raya agar tidak menghancurkan harga beras petani.
Ditambah lagi, menurut Anwar, belum lama ini Presiden Jokowi telah mengimbau seluruh masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri dan jangan membeli produk asing.
Menurut dia, jika beras-beras Indonesia tidak memenuhi standar, apalagi mengharapkan bisa diekspor, lalu ke mana para petani menjual beras. Sementara mereka butuh uang untuk terus hidup.
Karena itu, dia menggaris bawahi apa yang disampaikan Presiden Jokowi agar semua pihak harusnya membeli produk bangsa sendiri. Ini sesuai dengan tugas negara dan pemerintah itu menurut konstitusi melindungi dan mensejahterakan rakyat.
“Saya melihat masalah ini adalah cerminan dari buruknya koordinasi di antara para pejabat negara di negeri ini sehingga informasi yang mereka miliki tidak sama serta kepentingan dan sudut pandang yang mereka pakai dan pergunakan juga berbeda-beda sehingga yang menjadi korban dalam hal ini adalah rakyat,” katanya, Minggu (21/3).
Menanggapi polemik ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengatakan para petani harus mendapat perlindungan dari pemerintah terkait dengan adanya rencana impor beras 1 juta ton saat musim panen raya.
“Karena ongkos produksinya kemarin tidak cukup murah itu agak mahal justru, maka petani hari ini butuh perlindungan, maka jangan sampai ada keputusan yang nanti menyinggung perasaan petani,” katanya seperti dikutip dari Antara, Sabtu (20/3).
Kendati demikian, Ganjar menyakini bahwa pemerintah pusat tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait rencana impor beras. Politikus PDI Perjuangan itu meminta semua pihak bisa menahan diri.