JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad menilai pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan tidak konsisten soal kebijakan pendanaan Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Pasalnya, rencana tersebut sudah disepakati sejak lebih dari setahun yang lalu, tetapi hingga kini tidak ada kejelasan.
“Untuk kebijakan Mitra PPL, sedang dikafani. Tidak ada ketegasan pemerintah. Saya harus katakan, pemerintah yang tidak tegas. Bawaslu siap saja,” ujar Muhammad seusai diskusi “Pemilu Berkualitas” di Gedung RRI, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2014).
Ia mengatakan, dalam rapat antara Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II DPR dan Kemendagri setahun yang lalu, semua pihak sepakat bahwa pemerintah akan menggelontorkan dana untuk membiayai honor Mitra PPL pada Pemilu 2014.
Dalam rapat itu, katanya, diputuskan Kemendagri menjadi lembaga sektor utama yang menyusun peraturan presiden (perpres) soal Mitra PPL. “Kemendagri bersama Bawaslu. Tapi Kemendagri yang jadi leading-nya. Tapi sekarang mentah begini. Kami sayangkan itu,” ujar Muhammad.
Menurutnya, Mendagri Gamawan Fauzi tidak konsisten terkait pernyataan menunggu tanggapan Bawaslu soal Mitra PPL dan dana saksi parpol. “Itu yang saya bilang mencla-mencle. Keputusan rapat kan tidak begitu,” katanya.
Dia menambahkan, pihaknya tidak lagi berharap pemerintah akan memperjuangkan dana Mitra PPL. “Kami sudah tidak berharap lagi. Kalau saksi parpol sudah dikubur, saya katakan, Mitra PPL sedang disiapkan untuk dikubur,” ucapnya.
Seperti diberitakan, Negara akhirnya batal membiayai honor saksi partai politik dan mitra PPL Pemilu 2014 melalui APBN. Alasannya, hari pemungutan suara sudah sangat dekat. Anggota Bawaslu Endang Wihdatiningtyas mengatakan, sudah tidak ada lagi rapat pembahasan mengenai dana saksi dan mitra PPL.
Ia mengatakan, jika kebijakan itu dipaksakan, sementara hari pemungutan suara semakin dekat, pihaknya khawatir justru tidak akan terlaksana dengan baik.