JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memamerkan hasil kerja cepat di Ibu Kota sekaligus melontarkan kritik kepada pemerintah pusat soal ketahanan komoditas pangan di daerah-daerah.
Di sela acara yang dipandu pengusaha Chairul Tanjung tersebut, Jokowi mengatakan bahwa komunikasi antara pemerintah pusat dan kepala daerah sangat kurang. Alhasil, roda ekonomi daerah terkesan jalan sendiri-sendiri.
“Mestinya yang begini tiap bulan. Komunikasi dengan presiden, menko, gubernur, dan wali kota harus sering dilakukan,” ujar Jokowi di depan sejumlah menteri, gubernur, serta wali kota se-Indonesia dalam acara Rapat Koordinasi Nasional V Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2014 di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Rabu (21/5/2014).
Jokowi mengaku bekerja cepat di Jakarta. Demi mewujudkan ketahanan pangan bagi 10 juta penduduk di Ibu Kota, pihaknya telah bekerja sama dengan tiga pemerintah provinsi daerah, yakni Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Selatan.
“Saya ‘main’ ke Sulawesi Selatan, saya kaget, ada surplus beras 2,6 juta ton, sementara kita di Jakarta stoknya terbatas. Detik itu juga kita tanda tangan, detik itu juga kita kirim beras ke Jakarta,” ujarnya.
“Dengan Lampung juga sama, buah melimpah, sayur melimpah, sementara di Jakarta semua itu impor. Ketakutan saya kalau ndak segera dipasok, nanti diisi impor lagi,” ujar Jokowi.
Seharusnya, lanjut Jokowi, kerja sama antara daerah tersebut menjadi program pemerintah pusat, bukan inisiatif kepala daerah. Kekuatan komoditas pangan satu daerah harus menjadi penopang bagi daerah lainnya dan sebaliknya.
Dia berharap pemerintah pusat lebih peka atas potensi komoditas pangan yang ada di suatu daerah, bahkan mengelolanya untuk kebutuhan rakyat, bukan bergantung pada impor.
Rakornas V TPID 2014 ini diikuti gubernur dan wali kota/bupati yang mewakili 33 provinsi dan 200 kabupaten/kota. Tujuannya ialah untuk mengevaluasi pengendalian inflasi daerah.
