TIMESINDONESIA, TUBAN – Rencana impor beras 1 juta ton, dua menteri Jokowi yakni Menteri Koordinator (Menko) bidang perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mendapat kritikan di sejumlah daerah.
Kali ini, Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama atau LP2NU Tuban, Mukson yang mengungkapkan bahwa wacana impor beras pemerintah bersamaan puncak musim panen raya petani akan mencedrai petani seluruh negeri.
“Sangat menyakitkan hati petani,” kata ketua LP2NU Tuban Muhson, Minggu (21/3/2021)
Menurut LP2NU di saat pemulihan ekonomi masa pandemi Covid-19, masyarakat sudah merasakan menurunan pendapatan ekonomi, para nahdliyin atau warga NU sebagaian besar menggantungkan mata pencaharian dari sektor pertanian. Tentu adanya rencana impor beras sangat berpengaruh langsung ke petani akibat kebijakan pemerintah yang ngotot akan datangkan beras Thailand tersebut.
“Kalau kebijakan impor ini benar dan diteruskan pemerintah. Tentu para petani tersakiti mungkin tahun- tahun mendatang para petani alergi bercocok tanam.
Karena petani – petani sangat tercedrai dan sangat menyengsarakan nasibnya,” ungkap Muhson yang juga menjabat komisi III DPRD Tuban dari Fraksi PKB.
Muhson mengajak seluruh badan otonom NU dan para petani untuk mendesak pemerintah mengkaji ulang wacana kebijakan impor beras meski dengan dalih iron stock seperti dikatakan kemendag Muhammad Lutfi.
“NU sangat berkepentingan dengan kebijakan impor ini. Sebab sebagian besar warga NU merupakan petani. LP2NU sebagai lembaga bergerak bidang pengembangan pertanian, lingkungan hidup dan eksplorasi kelautan Akan terus suarakan serta mendampingi suara kelompok masyarakat bawah untuk Maslahatul ummah,” imbuhnya
Muhson memaparkan bahkan provinsi Jawa Timur telah menjadi lumbung pangan Nasional. Tertinggi diantaranya kabupaten Tuban pada tahun 2020 untuk suksesi ketahanan pangan Nasional yang didapuk oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Tercatat konsumsi beras masyarakat Tuban per bulan dari asumsi jumlah penduduk di 2020 sama dengan tahun 2019. Dimana tahun lalu jumlah penduduk di 20 kecamatan Kabupaten Tuban kisaran 1.315.155 jiwa, sehingga kebutuhan akan beras kisaran 13,52 ton per bulan.
“Swasembada atau ketahanan pangan kapan kalau impor beras akan terus dilaksanakan. Sebab angka menunjukkan kebutuhan beras masih surplus,” terangnya
Sedangkan pada kajian dilakukan P2NU di salah satu kecamatan penghasil padi, petani sengsara di harga jual dan juga biaya kebutuhan tenaga kerja pertanian yang kian mahal. Belum lagi persoalan penyakit hama tanaman yang dirasakan para petani.
“Kalau dua minggu lagi puncak panen, harga jual gabah anjlok. kasihan petani tidak untung – tidak rugi,” paparnya
Hasil kajian dan pengembangan LP2NU dikatakan Muhson mengasumsikan dalam wilayah satu kecamatan misalnya di Senori kabupaten Tuban, yang akan panen raya di luas lahan 4000 Ha akan menghasilkan 6 ton produksi dari lahan 1 Ha.
“Itu sudah berapa ribu ton jika dijumlahkan 20 kecamatan kabupaten Tuban. Sebab itu banom LP2NU meminta pemerintah untuk tidak mengimpor beras dengan dalih iron stok. Jangan sampai impor dilakukan. Pasti menyakitkan hati petani di wilayah negeri,” pintanya
Pernyataan Muhson sejalan dengan data paparan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Tuban. Hingga akhir 2020, hasil produksi pertanian di Tuban masih surplus.
Dari dua sektor penyumbang lumbung pangan nasional yakni komoditas padi dan jagung. Dimana tahun 2020 hasil produksi padi diprediksi akan mencapai 627.952 ton gabah. Dalam kondisi ekonomi stabil seperti tahun 2019 hanya mengalami penurunan sekitar 7.000 ton.
“Artinya tetap mengalami surplus di kisaran 60,97 persen atau setara 240.956 ton. Tidak jauh beda tahun sebelumnya juga surplus sekitar 61,41 persen atau setara 245.437 ton gabah,” imbuh politisi asal Kecamatan Senori yang aktif dalam kegiatan pertanian dan sosial tersebut.
Oleh sebab itu, Mukson selaku ketua LP2NU mempertanyakan kebijakan impor dengan singkronisasi teknis pelaksanaan ketahanan pangan Nasional yang dikampanyekan Kementerian Pertanian jauh sebelum ramai wacana impor beras oleh Menko Perekonomian dan Kemendag tersebut.
“Swasembada maupun ketahanan pangan kalau tidak diarahkan mulai pengelolaan dan hasil penjualan pertanian tidak tertata dengan baik. Maka Tuban yang notabenya sebagai lumbung pangan nasional oleh Kementan akan tergerus seiring pesimisnya para petani dengan langkah di ambil oleh Kementerian berbeda yakin Menko dan Mendag tersebut,” paparnya
Sebab itu, LP2NU tetap optimistis dengan ketersediaan lumbung pangan sebagai ketahanan pangan yang akan menghadapi musim panen raya di bebarapa wilayah kota / kabupaten provinsi di Indonesia.
“Jadi tidak perlu menerima kebutuhan impor beras. Karena petani Tuban untuk kebutuhan pangan dapat berpenuhi dan masyarakat tidak perlu resah. Namun sebaliknya kalau kebijakan impor beras diteruskan pemerintah akan membuat petani kian resah dan was – was bahkan alergi bercocok tanam dikemudian hari karena ketidak keberpihakan pemerintah terhadap harga jual dan nasib para petani,”
