Wartajaya.com – Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan kontroversial yang memaksa para anggota Paskibraka Nasional 2024 putri untuk melepas jilbab mereka. Dalam pernyataan yang tegas, PPI mengkritik langkah ini, yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kebhinekaan dan Pancasila. Ketua Umum PP PPI, Gousta Feriza, menyatakan bahwa ada 18 anggota Paskibraka putri dari berbagai daerah yang sejak awal mengenakan jilbab, namun dipaksa melepasnya saat pengukuhan.
“Padahal ada 18 dari utusan provinsi yang sejak awal mereka datang mengenakan jilbab. Makanya teman-teman dari provinsi juga pada protes semua, dan hari ini kita (pengurus pusat) menyatakan sikap,” ujar Gousta Feriza dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024).
Kejadian ini dinilai sangat disayangkan oleh PPI karena baru pertama kali terjadi sejak Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengambil alih pengelolaan Paskibraka pada tahun 2022. Sebelumnya, pengelolaan program Paskibraka berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Gousta menyoroti bahwa insiden serupa tidak pernah terjadi sebelumnya, dan mempertanyakan apakah penggunaan jilbab dianggap sebagai hal yang mengganggu atau tidak sesuai dengan standar kecantikan yang diinginkan.
“Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah penggunaan hijab atau jilbab bagi anggota Paskibraka putri menjadi sebuah larangan atau hal yang dilarang atau sesuatu yang memengaruhi kecantikan dan keanggunannya?” tambahnya dengan nada kesal.
Baca juga: Medali Perunggu Disebut ‘Giveaway,’ Netizen Kecam Stasiun TV Nasional
Keputusan ini dianggap semakin tidak masuk akal mengingat para anggota Paskibraka Nasional 2024 tersebut masih diizinkan mengenakan jilbab saat awal pelatihan hingga gladi resik. Namun, saat pengukuhan, mereka justru dipaksa untuk melepasnya. “Mengapa pada waktu pertama kali mereka tiba di pemusatan latihan masih diperkenankan menggunakan hijab atau jilbab, juga pada saat-saat latihan, renungan suci dan bahkan gladi mereka masih diizinkan menggunakan hijab atau jilbab,” kata Gousta. “Lalu kenapa pada saat pengukuhan ‘dilarang’ menggunakan hijab atau jilbab atau bahasa lain ‘diseragamkan’ untuk tidak menggunakan hijab atau jilbab?” lanjutnya dengan penuh keheranan.
Menurut Gousta, penggunaan jilbab seharusnya tidak menghalangi para anggota Paskibraka dalam menjalankan tugas mereka. Ia menekankan bahwa kebijakan ini justru mencederai semangat kebhinekaan dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama yang menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa. “Bukankah hal ini mencederai kebinekaan itu sendiri? Lalu di mana letak pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila, sila khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa,” tegas Gousta.
PPI dengan tegas menolak jika memang ada larangan resmi terhadap penggunaan jilbab. Gousta berharap bahwa pada hari H upacara kemerdekaan nanti, para anggota Paskibraka putri yang biasa memakai jilbab tetap diizinkan mengenakannya. “Kami yakin dan percaya, Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Presiden Republik Indonesia ke-8 (terpilih) Bapak Prabowo Subianto sepakat bahwa tidak ada larangan dalam penggunaan hijab atau jilbab bagi anggota Paskibraka putri yang akan bertugas nanti pada tanggal 17 Agustus 2024 baik di Istana Ibu Kota Negara, provinsi dan kabupaten dan kota seluruh Indonesia,” ujarnya berharap.
Sikap keras juga datang dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, M Cholil Nafis, yang menilai kebijakan ini sebagai tindakan yang tidak Pancasilais. “Ini tidak Pancasilais. Bagaimanapun Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama,” kata Cholil. Ia mendesak agar larangan tersebut segera dicabut dan menyarankan anggota Paskibraka Nasional 2024 yang dipaksa melepas jilbab untuk mundur dari tugasnya. “Cabut arahan larangan berjilbab bagi Paskibraka atau pulang saja adik-adik yang berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya,” pungkasnya.
Setelah mendapat gelombang kritik, Kepala BPIP Yudian Wahyudi akhirnya angkat bicara. Namun, penjelasan dari Yudian masih ditunggu oleh banyak pihak, yang menuntut penjelasan lebih rinci dan tanggung jawab atas keputusan kontroversial ini.
Sumber: Detik.
