Wartajaya.com – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dikabarkan mengalami perbedaan pandangan yang signifikan dalam Rapat Terbatas di Istana Presiden. Perbedaan pandangan Luhut dan Bahlil ini mencuat terkait implementasi Sistem Informasi Batu Bara (SIMBARA).
Menkomarves, Luhut Binsar Pandjaitan, dengan tegas menyatakan keberhasilan implementasi SIMBARA dalam mengawasi industri batu bara. “Nah, SIMBARA ini memang sudah berhasil kita lakukan untuk batu bara, sehingga batu bara kita tahu persis asalnya dari mana, jumlahnya berapa, gradenya, dan seterusnya kita tahu. Dengan begitu, kita bisa menarik pajaknya dan menarik royaltinya dengan benar. Dia tidak bisa ekspor tanpa melakukan itu semua,” jelasnya, menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap ekspor batu bara.
Namun, Bahlil Lahadalia tidak memberikan penjelasan yang rinci terkait perbedaan pandangan yang ia miliki dengan Menkomarves. Sebaliknya, Bahlil mengambil pendekatan analogi dengan menyamakan perdebatan tersebut dengan cara menempuh jalan menuju bundaran HI. Sikap ini menimbulkan keraguan terhadap kejelasan arah kebijakan yang akan diambil dalam pengelolaan industri batu bara ke depannya.
Ketidakjelasan akan perbedaan pendapat Luhut dan Bahlil semakin memuncak ketika tidak dijelaskan lebih lanjut ormas keagamaan mana yang berpotensi diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal ini menciptakan ketidakpastian terkait kriteria dan pertimbangan yang digunakan dalam pemberian izin tersebut. Meskipun di Indonesia terdapat beberapa ormas keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, namun tidak ada kejelasan mengenai keterlibatan mereka dalam industri pertambangan.
Perbedaan pandangan antara Menkomarves dan BKPM ini memunculkan kekhawatiran terhadap konsistensi dan koordinasi dalam merumuskan kebijakan terkait industri batu bara dan investasi di Indonesia. Ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penjelasan serta kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dapat menghambat pertumbuhan sektor ini serta menimbulkan keraguan investor baik domestik maupun asing.
Kedua menteri diharapkan dapat segera menyelesaikan perbedaan pandangan mereka untuk menciptakan arah kebijakan yang jelas dan konsisten guna mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta memperkuat iklim investasi di Indonesia.
Baca juga: Politisasi Bansos, 4 Menteri Dituding Manfaatkan Jadi Alat Pengejar Suara Pilpres!
Sumber: Suara.
