Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh aparat kepolisian yang akan mengawal aksi unjuk rasa mahasiswa pada Senin (11 April 2022) untuk melakukan pengawalan dan pengamanan secara humanis. Jenderal bintang empat itu juga mengingatkan kepada seluruh anggota dan mahasiswa yang akan menyampaikan keinginannya demi menjaga kesucian Ramadhan.
“Polri memberikan dan menjamin setiap warga negara untuk menyampaikan keinginannya atau memberikan ruang bagi demokrasi. Oleh karena itu, pendekatan humanis untuk melindungi demonstrasi harus terus dilakukan,” tulis Sigit dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Minggu (10 April 2022) pada malam hari.
Arahan tersebut dikeluarkan Kapolri dalam acara video conference langsung kepada kepolisian di tingkat Mabes Polri, Polda dan seluruh jajaran Polres.
Dalam video conference, mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan Polri berkomitmen menegakkan HAM dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Ia melanjutkan, Polri tunduk pada UUD 1945 dan undang-undang tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dan karenanya memiliki perlindungan universal (umum). Namun, ia juga menegaskan bahwa polisi akan tetap menjalankan tugasnya untuk memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Untuk itu Sigit berharap, Senin 11 April 2022, acara mahasiswa yang menyampaikan aspirasi ini dapat menghormati dan menjunjung tinggi kesucian dan kekhidmatan umat Islam yang menjalankan ibadah puasa Ramadhan.
“Oleh karena itu, humanis harus terus berlanjut. Juga karena ini Ramadhan, kita harus memperhatikan kemurnian dan kekhidmatan puasa umat Islam,” kata Sigit.
Untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif, aman dan damai selama demonstrasi Ramadhan, Sigit juga meminta polisi dan peserta operasional untuk bersama-sama mengantisipasi kehadiran penumpang selundupan atau oknum yang mencoba mengikuti demonstrasi.
Menurut dia, seperti yang diharapkan oleh polisi dan para penumpang gelap yang terlibat dalam operasi itu, keinginan yang disampaikan dapat berfungsi dan dipandu tanpa kebisingan atau hambatan komunikasi.
Karena menurutnya, dengan atau tanpa kegaduhan, ia yakin keinginan yang diungkapkan mahasiswa dan masyarakat akan diterima dengan baik dan ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan.
Sebagai seorang intelektual, Sigit juga meyakini bahwa mahasiswa tidak ingin dan berharap tindakannya disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
“Biarlah pesan ini tersampaikan dengan sangat jelas, tanpa noise. Dengan begitu, pembuat kebijakan, pembuat kebijakan, mendengarkan dengan jelas dan kemudian menindaklanjuti pesan tersebut dengan segera, tanpa noise. Itu tentu tanggung jawab kita bersama,” kata Sigit.
Sigit juga menegaskan, polisi akan menindak tegas siapa saja yang memanfaatkan aksi unjuk rasa untuk kepentingan minoritas. Mantan Kapolda Banten itu menginstruksikan tim untuk menegakkan hukum terhadap kelompok yang melancarkan aksi anarkis tersebut tidak hanya di tempat, tetapi juga di tingkat tertinggi untuk mengusut tuntas.
“Karena polisi ingin gerakan mahasiswa dilakukan dengan aman dan tertib serta mengkomunikasikan keinginan mereka,” kata Sigit.
Di akhir arahannya, Sigit menghimbau kepada semua pihak, termasuk aparat kepolisian dan mahasiswa yang bertugas, untuk menyampaikan keinginannya untuk tertib agar operasional Ramadhan berjalan tertib dan damai.
“Sekali lagi saya himbau, mari kita jaga Ramadhan bersama. Ungkapkan keinginan dengan tertib dan damai. Semoga saudara-saudara kita umat Islam berpuasa dengan damai dan lancar sampai akhir,” kata Sigit.
Sementara itu, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM SI merencanakan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11 April 2022). Ada enam poin tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa dalam unjuk rasa tersebut.
Diantaranya adalah isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilihan umum 2024, dengan rencana demonstrasi di sekitar Istana Negara di Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya akan melakukan pekerjaan arus lalu lintas di sekitar Istana Negara, Monas dan DPR RI.
